Selamat datang di Situs Web Pilar Energi, menjawab kebutuhan daya, jejak, dan keberlanjutan spesifik Anda!

ANTI-BRIBERY & ANTI CORRUPTION POLICY

Penerapan Kebijakan Anti Korupsi

Kebijakan anti-bribery dan anti-corruption telah menjadi semakin penting bagi perusahaan dan pemerintah dalam seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk:

  • Ketentuan Hukum: Negara-negara berkembang dan maju telah enaktifkan hukum anti-bribery dan anti-corruption yang menjadi hukum umum, seperti Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) di AS dan Bribery Act di UK.
  • Pengawasan Internasional: Organisasi internasional seperti Pengawasan Wilayah Internasional (WCW) dan Transparency International (TI) mendorong negara-negara berkembang untuk menerapkan standar etika dan transparansi dalam pengadaan pemerintah dan pengusahaan.
  • Pengalaman Ketidakpastian: Studi menunjukkan bahwa keberlanjutan korupsi dan pengabrian berdampak negatif pada reputasi, kepuasan investor, dan kinerja bisnis.
  • Ketentuan Sosial: Masyarakat semakin menekankan pentingnya pemerintah dan pengusahaan untuk melakukan bisnis dengan seimbang dan etis, serta mempertahankan keberlanjutan korupsi dan pengabrian.

Dengan mengadopsi pedoman anti-bribery dan corruption, PT. Pilar Bahtera Energi menunjukkan komitmennya dalam mengatur perilaku dan kebijakan yang terkait dengan pencegahan korupsi dan pengabrian, serta memastikan integritas dan transparansi dalam berbagai aspek bisnis dengan menerapkan point-point sebagai berikut :

A. Pengendalian Gratifikasi

  1. Perusahaan rnenyusun kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi yang meliputi komitmen Dewan Komisaris dan Direksi,ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi, fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, pemantauan atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi.
  2. Perusahaan melakukan kornunikasi dan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perusahaan.
  3. Perusahaan melakukan kegiatan diseminasi tentang pengendalian gratifikasi kepada Stakeholders Perusahaan.
  4. Perusahaan mendistribusikan ketentuan dan perangkat Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan.
  5. Perusahaan melakukan kegiatan pengelolaan pengendalian gratifikasi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Perusahaan menyediakan sarana dan media untuk pelaporan gratifikasi di lingkungan Perusahaan.
  7. Perusahaan menyusun, meninjau, dan menyempurnakan perangkat pendukung pengendalian gratifikasi secara berkala
  8. dilarang menerima gratifikasi dengan alasan apapun, dan wajib melaporkan segala pemberian gratifikasi kepada Unit PengendaliGratifikasi.

B. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

  1. Perusahaan membangun sistern untuk mencegah, mendeteksi dan menangani penyuapan dengan menyusun Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
  2. Dilarang melakukan tindakan penyuapan yaitu menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung maupun tidak langsung,terlepas lokasi, yang merupakan pelanggaran peraturan perundang- undangan, sebagaibujukan atau hadiah untuk orang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja orang tersebut.
Start typing to see posts you are looking for.